Jayapura, TajukPapua.com,– Di sebuah ruang pertemuan sederhana di gedung DPR Papua, sebuah momen yang sarat makna berlangsung. Bukan perdebatan politik, bukan pula rapat penuh formalitas, melainkan sebuah perjumpaan penuh kehangatan: murid bertemu kembali dengan gurunya. “Beliau adalah pak guru saya. Terima kasih Pak Guru sudah mendidik saya sampai akhirnya saya bisa ada di sini,” ucap Yeyen, Ketua Fraksi Gerakan Amanat Persatuan DPR Papua, sambil menatap penuh hormat kepada Silvester Lobya, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Papua, Kamis, (28/8/2025).
Ungkapan itu bukan sekadar nostalgia murid kepada guru, melainkan sebuah pengakuan: bahwa pendidikan swasta telah memberi kehidupan, harapan, dan kesempatan, bahkan telah mengantar banyak anak Papua menapaki jalan kehidupan hingga mencapai posisi terhormat. Kini, melalui BMPS, mereka datang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mengetuk hati semua pihak agar bersama menjaga api perjuangan pendidikan swasta di Papua tetap menyala.
Perjuangan yang Sunyi
Silvester Lobya, dengan suara tenang namun penuh beban, menuturkan fakta yang jarang disorot:
“Selama puluhan, bahkan ratusan tahun, pendidikan swasta di Papua berjuang sendiri-sendiri. Tidak ada wadah yang mengayomi. Oleh karena itu, kehadiran BMPS ini kita harapkan menjadi wadah yang mempersatukan, semangat perjuangan lembaga pendidikan swasta untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Tapi lebih dari itu, memberi ruang untuk saling bersinergi demi mutu pendidikan di Papua.”
Kata-kata itu lahir dari pengalaman panjang. Dari sekolah-sekolah di kampung-kampung terpencil, di pesisir, di pegunungan, hingga di kota-kota. Sekolah swasta hadir di tempat-tempat di mana sekolah negeri tak mampu menjangkau. Guru-guru swasta, banyak yang hidup dari honor kecil, tetap setia menyalakan lilin pengetahuan di tengah gelapnya keterbatasan.
Namun kini, tantangan semakin berat. Guru-guru honorer yang lama setia di sekolah swasta ditarik menjadi P3K lalu ditempatkan di sekolah negeri. Sementara sekolah-sekolah swasta kehilangan tenaga pengajarnya. Penerimaan siswa baru pun merosot, kalah bersaing dengan sekolah negeri yang ditopang penuh oleh negara.
“Terkait dengan apa yang kami alami langsung di lapangan saat ini, sumber daya manusia di sekolah-sekolah swasta kini sangat menurun. Lembaga-lembaga swasta itu hanya mendidik guru dan membinanya, tapi ketika diterima sebagai P3K, langsung ditarik ke sekolah-sekolah negeri. Kita cari lagi, kita bina lagi, nanti sudah diterima jadi P3K, tidak dikembalikan di sekolah swasta. Kami ibarat kata, “petani hanya menanam, menyiram, tapi yang panen orang lain”. Itu yang sangat-sangat kami rasakan saat ini,” ungkap Sri Kusrini, agak sedih.
Padahal di sisi lain, fakta membuktikan bahwa sekolah-sekolah swasta jauh lebih banyak di daerah-daerah terisolasi, yang tidak bisa dijangkau hanya oleh sekolah negeri.
Mengetuk Hati, Bukan Sekadar Lobi
Audiensi BMPS ke DPR Papua sebenarnya sederhana: mereka ingin menyampaikan aspirasi, sekaligus mengundang dukungan untuk rencana pelantikan pengurus BMPS masa bakti 2025–2030. Namun di balik itu ada kerinduan yang lebih dalam: agar perjuangan pendidikan swasta tidak berjalan sendiri.
“Kami menyurati beberapa instansi untuk audiensi, tapi banyak yang sibuk. Hampir dua bulan hanya untuk menunggu jawaban. Padahal yang kami bawa ini bukan kepentingan pribadi, tetapi soal pendidikan, soal masa depan anak-anak Papua,” ucap Silvester dengan lirih.
Kalimat itu menyentuh. Sebab pendidikan memang bukan milik satu lembaga, bukan pula urusan satu orang, melainkan tanggung jawab semua pihak.
Suara Wakil Rakyat: Dari Murid untuk Gurunya
Yeyen, yang kini duduk sebagai Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan sekaligus anggota Komisi V DPR Papua, mengaku terharu dan bangga dengan hadirnya BMPS.
“Saya sangat apresiasi. Saya ingin BMPS segera terbentuk dan pelantikannya bisa digelar dalam waktu dekat, karena ini sangat mendukung pendidikan swasta di Papua. Saya sendiri adalah jebolan sekolah swasta. Saya merasakan manfaatnya, dan saya yakin sekolah swasta lebih menjangkau pelosok-pelosok daripada sekolah negeri,” katanya penuh keyakinan.
Nada senada datang dari Yohanis, Bendahara Fraksi yang juga anggota DPR Papua.
“Persoalan yang disampaikan BMPS sama dengan persoalan di dapil saya. YPK juga mengalami hal serupa. Aspirasi ini akan menjadi konsen kami. Kita akan dorong agar ada tindak lanjut di Komisi V. Semoga kita bisa melihat persoalan ini secara bersama-sama.”
Dukungan itu memberi harapan. Setidaknya, perjuangan BMPS tidak lagi terasa sunyi. Ada wakil rakyat yang mendengar, ada kepedulian yang tumbuh.
Rencana pelantikan pengurus BMPS Papua masa bakti 2025–2030 bukanlah sekadar acara seremonial. Itu simbol lahirnya wadah baru yang mempersatukan ribuan sekolah swasta di Papua. Wadah yang akan berjuang bersama, bersinergi dengan pemerintah, dengan legislatif, bahkan dengan dunia usaha, untuk memperbaiki mutu pendidikan.
BMPS hadir bukan untuk menyaingi negara, melainkan menjadi mitra. Bukan untuk menuntut semata, melainkan mengajak bergandeng tangan.
“Ini wadah nasional. Bahkan Menteri Pendidikan sendiri lahir dari lembaga pendidikan swasta. Jadi swasta juga punya kontribusi besar terhadap pembangunan manusia di Indonesia, apalagi di Papua,” tegas Silvester.
Menyalakan Harapan, Menjaga Api
Di akhir pertemuan, wajah-wajah para pengurus BMPS memancarkan harapan. Mereka tahu jalan ini tidak mudah. Tapi mereka percaya, dengan sinergi dan kepedulian, api kecil perjuangan sekolah swasta bisa menyala lebih terang.
Pertemuan itu mungkin sederhana. Tetapi pesan yang lahir darinya begitu dalam: bahwa pendidikan swasta di Papua bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan kunci masa depan. Kini, hati sudah diketuk. Tinggal keberanian semua pihak—pemerintah, DPR, mitra strategis, hingga masyarakat—untuk ikut menjaga dan menyalakan api itu, agar tidak pernah padam.
Ikut hadir dalam audiensi bersama itu, perwakilan BMPS antara lain: Ketua Umum, Silvester Lobya, S.Sos. Ketua II, Drs. Hadiyana, MM. Sekretaris Umum, Demmy Namsa. Bendahara Umum, Sri Kusrini Triyunianti, SE. Koordinator Bidang Peningkatan Mutu, Wilhelmus Werong, SS., M.Pd. Sementara wakil dari Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan, Ketua Fraksi, Yeyen, Wakil Ketua, Ibu Dessy, Bendahara Fraksi, Yohanis, dan para asistennya. (Demmy Namsa).
