WAROPEN, TAJUK PAPUA.COM, – Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah Kabupaten Waropen siap menghadapi pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh tim auditor.
Kesiapan pemeriksaan terinci dilakukan di Aula Hotel Elfanso, Kamis (9/4/2026). Dalam persiapan tersebut
Wakil Bupati Waropen, Yoel Boari, dalam arahannya menekankan bahwa proses audit bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bagian penting dari mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Pemeriksaan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami siap terbuka dan kooperatif sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hasil audit akan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menjadi cerminan integritas birokrasi di Kabupaten Waropen. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk tidak hanya bersikap responsif, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan dokumen serta data pendukung yang dibutuhkan oleh tim auditor.
Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, di tengah tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran. Pemerintah Kabupaten Waropen menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun legitimasi politik dan kepercayaan publik.
Dengan semangat kolaborasi lintas perangkat daerah, Pemkab Waropen optimistis dapat melalui proses pemeriksaan ini dengan hasil yang maksimal. Tidak hanya untuk meraih opini terbaik dari auditor, tetapi juga sebagai pijakan untuk terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih profesional dan berintegritas.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Waropen berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.(redaksi)
