JAYAPURA, TAJUKPAPUA.COM– Dewan Pengurus Wilayah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPW BMPS) Provinsi Papua, Masa Bakti 2026–2031 resmi dilantik oleh Ketua BMPS Nasional, Ki. Dr. Saur Panjaitan, XIII, MM melalui pelantikan secara virtual. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMP Muhammadiyah Abepura, Kamis (11/06/2026) itu, dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Perwakilan BPMP Provinsi Papua, para pimpinan yayasan pendidikan swasta, perwakilan kepala sekolah, guru, siswa, serta para tamu undangan.
Sementara hadir melalui zoom antara Para Ketua BMPS seluruh Indonesia, Dewan Pengurus Nasional BMPS (DPN BMPS), para tahu Undangan lainnya.
Para peserta pelantikan DPW BMPS Provinsi Papua, masa bakti 2026-2031 terdiri dari: Dewan Pengawas DPW BMPS Provinsi Papua, diketuai oleh Dr. Jems Modow, M.T (Yayasan Pendidikan Kristen), Para Pengurus Inti yang terdiri dari: Ketua Umum, Silvester Lobya, S.Sos (MNPK, Jayapura), Ketua I, Dr. Yoniman Ronting, M.T (Yayasan Kalam Kudus), Ketua II, Drs. Hadiyana, MM, (Yapis Papua), Ketua III, Sukariyanto, S. IP., M. I.LKom (Yayasan Muhammadiyah), Sekretaris Umum: Demitrius Namsa, SS (YPPK Jayapura), Sekretaris I: Dr. Entar Sutisman (Yapis Papua), Sekretaris II, Suwito, M.Si (Yayasan Muhammadiyah). Bendahara Umum, Sri Kusrini Triyunianti, SE (Yapis Papua), Bendahara I, Kundradus Agapa, A.MPd (MNPK, Jayapura), beserta Para Koordinator Bidang dan Anggota yang terdiri dari lima bidang, yakni: Bidang Peningkatan Mutu, Bidang Kerjasama dan Humas, Bidang Pencarian dan Pengendalian Dana, dan Bidang Advokasi & Arbitrasi.
Dalam sambutannya, Ketua BMPS Provinsi Papua, Silvester Lobya, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.
Menurutnya amanah ini bukan sekadar sebuah kehormatan pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Tanah Papua.
“Pendidikan swasta memiliki sejarah panjang dalam membangun sumber daya manusia di Papua. Banyak sekolah swasta telah menjadi pelopor pendidikan, bahkan hadir sebelum pemerintah hadir. Pendidikan swasta telah menyalakan obor pendidikan bagi masyarakat hingga ke pelosok,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sekolah swasta harus tetap dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sementara itu, Ketua BMPS Nasional Ki. Dr. Saur Panjaitan, XIII dalam sambutannya menjelaskan bahwa BMPS merupakan wadah berkumpulnya para yayasan penyelenggara pendidikan swasta mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK. Organisasi ini didirikan sejak tahun 1971 dan kini memasuki usia ke-55 tahun dalam perjalanan pengabdiannya.
Menurut Saur Panjaitan, BMPS memiliki tiga garis besar perjuangan, yaitu: Kooperatif, yaitu bekerja sama sebagai mitra pemerintah dalam membangun pendidikan. Konsultatif, yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan bertukar pikiran dalam bidang pendidikan. Korektif, yaitu saling mengingatkan, mengoreksi, dan memperbaiki apabila terdapat kekurangan.
Ia menjelaskan bahwa BMPS selama ini turut berperan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pendidikan nasional, antara lain revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan redistribusi guru ASN dan PPPK ke sekolah swasta, kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), program Sekolah Nasional Terintegrasi, penyusunan regulasi Sekolah Perjanjian Kerja Sama (SPK), hingga memberikan tanggapan terkait berbagai kebijakan pendidikan di tingkat nasional.
“BMPS adalah rumah besar sekolah swasta. Tempat menyampaikan aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta sekaligus menjadi jembatan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada sekolah swasta secara berjenjang mulai dari nasional, provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Saur
Ia juga menyampaikan harapan agar pengurus BMPS Papua yang baru dilantik menjadi pengurus yang bijak, energik, dan mampu merangkul seluruh yayasan pendidikan swasta tanpa membawa kepentingan politik.
Sementara itu, Gubernur Papua, Irjin Pol (Purn) Matius Derek Fakhiri, dalam sambutannya yang dibacarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Dewan Pengurus Wilayah (DPW) BMPS Provinsi Papua masa bakti 2026-2031 yang baru saja dilantik.
Gubernur menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini berada dalam era perubahan yang sangat cepat.
“Revolusi teknologi, transformasi digital, dan perubahan dunia kerja menuntut kita untuk menyiapkan generasi yang adaptif, kreatif, dan memiliki karakter kuat,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pendidikan Papua tidak boleh kehilangan akar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. “Pendidikan di Papua harus tetap berakar pada nilai budaya, kearifan lokal, dan identitas masyarakat Papua yang kaya dan beragam. Kita tidak sedang membentuk generasi yang tercerabut dari akarnya, tetapi generasi yang mampu berdiri tegak di atas identitasnya sambil membuka diri terhadap dunia,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa guru, sekolah, yayasan, dan organisasi seperti BMPS memiliki peran penting karena bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembentuk peradaban.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas pendidikan, serta kebijakan yang berpihak kepada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Namun keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah.
“Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan swasta. Karena itu BMPS bukan sekadar organisasi mitra, tetapi bagian penting dari ekosistem pembangunan pendidikan di Papua,” ujarnya.
Ia berharap kepengurusan BMPS Provinsi Papua periode 2026–2031 dapat menjadi ruang kolaborasi, ruang gagasan, dan ruang pengabdian nyata bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalan utama membangun Papua yang lebih CERAH: Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni,” pungkasnya.
Pelantikan ditutup dengan ucapan selamat kepada seluruh pengurus BMPS Wilayah Provinsi Papua yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membawa kemajuan bagi pendidikan swasta di Tanah Papua. (Silvo/Demmy)
